PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL
Nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 menempatkan Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban menjamin perlindungan hak serta akses keadilan bagi seluruh rakyatnya. Namun pada kenyataannya, masyarakat yang berada dalam kondisi marginal masih menemui hambatan yang signifikan dalam mengakses keadilan lantaran keterbatasan sumber daya dan minimnya informasi hukum. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada kelompok terpinggirkan agar mereka memperoleh hak perlindungan hukum yang memadai. Kajian ini juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi lembaga dalam menjalankan fungsi layanan hukum, termasuk terbatasnya pembiayaan, kurangnya tenaga pendamping, serta minimnya dukungan struktural dari pemerintah. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan terhadap pelaksanaan bantuan hukum, prosedur akses layanan, serta hambatan implementatif yang dijumpai. Temuan lapangan kemudian dianalisis berdasarkan regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain menyediakan layanan litigasi maupun nonlitigasi, lembaga bantuan hukum turut melakukan advokasi kebijakan untuk mendorong regulasi yang berpihak pada masyarakat miskin. Meskipun demikian, kapasitas lembaga bantuan hukum masih dipengaruhi berbagai faktor kelembagaan yang menghambat optimalisasi kinerja. Oleh karenanya, diperlukan penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan sistem bantuan hukum yang lebih efektif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga bantuan hukum memegang fungsi penting tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi kelompok marginal sebagai upaya mewujudkan keadilan yang merata. The values enshrined in Pancasila and the 1945 Constitution position Indonesia as a country governed by law that is obliged to guarantee the protection of rights and access to justice for all its citizens. However, in reality, marginalized communities still face significant obstacles in accessing justice due to limited resources and a lack of legal information. Based on this issue, this study was conducted to examine the role of legal aid institutions in providing assistance to marginalized groups so that they can obtain adequate legal protection. This study also identifies the obstacles faced by institutions in carrying out their legal services, including limited funding, a shortage of assistants, and minimal structural support from the government. This study adopts a normative juridical method with a sociological approach through field studies on the implementation of legal aid, service access procedures, and implementation obstacles encountered. The field findings are then analyzed based on positive legal regulations applicable in Indonesia. In addition to providing litigation and non-litigation services, legal aid institutions also conduct policy advocacy to promote regulations that favor the poor. However, the capacity of legal aid institutions is still influenced by various institutional factors that hinder performance optimization. Therefore, it is necessary to strengthen cooperation among stakeholders to create a more effective legal aid system. The conclusion of this study shows that legal aid institutions play an important role not only in providing legal assistance but also in increasing legal understanding among marginalized groups as an effort to achieve equitable justice.
“TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH”
Sertifikat tanah ganda adalah apabila sebidang tanah mempunyai satu atau lebih pemilik atau sertifikat hak milik. Masih banyak persoalan terkait pertanahan, khususnya sertifikat tanah ganda yang di terbitkan BPN. Untuk memberikan bukti yang kuat kepada pemegang sertifikat mengenai haknya, pendaftaran tanah di Indonesia berupaya memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah. Tanah yang tidak didaftarkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat Analisis Deskriptif digunakan dalam penelitian ini, pada akhirnya akan menghasilkan temuan yang menjawab setiap permasalahan yang telah diantisipasi oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui faktor penyebab timbulnya sertifikat tanah ganda; 2) mengetahui Tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional dalam penerbitan sertifukat tanah ganda. Berdasarkan penelitian, ada beberapa penyebab timbulnya sertifikat tanah ganda seperti kesengajaan dari beberapa pihak yang memalsukan data, kesalahan prosedur atau pengawasan dari pihak BPN, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pendaftaran tanah. Untuk menangani permasalahan sertifikat tanah ganda bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti aduan, mediasi, arbitrase maupun lewat pengadilan. Multiple land certificates are when a plot of land has one or more owners or ownership certificates. There are still many problems related to land, especially double land certificates issued by BPN. To provide strong evidence to certificate holders regarding their rights, land registration in Indonesia seeks to provide legal certainty to holders of land rights. Land that is not registered will create legal uncertainty. The qualitative research approach method which is Descriptive Analysis is used in this research, in the end it will produce findings that answer every problem that has been anticipated by the researcher. The objectives of this research are to 1) Find out the factors that cause multiple land certificates; 2) know the legal responsibilities of the National Land Agency in issuing multiple land certificates.The research results show that there are several factors that cause multiple land certificates, such as deliberate falsification of data by several parties, procedural or supervisory errors on the part of the BPN itself, lack of public awareness regarding land registration. To handle the problem of multiple land certificates, this can be done in several ways, such as complaints, arbitration mediation or through court.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK
Penelitian ini melakukan analisis hukum terhadap implementasi Diversion dan konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (SPPA), khususnya pada tahap penyelidikan, Sebagai bentuk upaya untuk memperkuat perlindungan anak bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tidaka hanya mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan hukum dan konseptual, penelitian ini mengkaji UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan peraturan pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPA mengharuskan Diversion sebagai mekanisme alternatif non-litigasi untuk menyelesaikan kasus anak pada setiap tahap proses peradilan, berdasarkan prinsip-prinsip filosofis Keadilan Restoratif. Namun, implementasi pada tingkat penyelidikan masih menghadapi hambatan hukum dan praktis, seperti perbedaan perspektif di antara pihak-pihak terkait, pemahaman yang terbatas di kalangan petugas penegak hukum, dan dukungan institusional yang tidak memadai. Kegagalan upaya Diversion dapat mengekspos anak-anak pada proses peradilan formal, yang berpotensi menghambat perkembangan dan rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, studi ini menyoroti pentingnya meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat kapasitas penyidik untuk memfasilitasi kesepakatan selama Diversion, dan meningkatkan kesadaran publik untuk memastikan bahwa tujuan utama Diversion mencegah stigmatisasi dan mewujudkan kepentingan terbaik anak dicapai secara efektif. This study conducts a legal analysis of the implementation of Diversion and the concept of Restorative Justice within the Indonesian Juvenile Criminal Justice System (SPPA), particularly at the investigation stage, as an effort to strengthen child protection for children in conflict with the law. Utilizing a normative legal research method that combines legal and conceptual approaches, this study examines Law No. 11 of 2012 on the Indonesian Juvenile Justice System (SPPA) and its implementing regulations. The results indicate that the SPPA mandates Diversion as a non-litigious alternative mechanism for resolving juvenile cases at every stage of the judicial process, based on the philosophical principles of Restorative Justice. However, implementation at the investigation stage still faces legal and practical obstacles, such as differing perspectives among the involved parties, limited understanding among law enforcement officers, and inadequate institutional support. The failure of Diversion efforts can expose children to the formal judicial process, which potentially hinders their development and rehabilitation. Therefore, this study highlights the importance of enhancing inter-agency coordination, strengthening the capacity of investigators to facilitate agreements during Diversion, and raising public awareness to ensure that the primary goals of Diversion preventing stigmatisation and upholding the best interests of the child are effectively achieved.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME KONSILIASI, MEDIASI, DAN ARBITRASE DI BPSK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa konsumen kerap muncul akibat ketidakseimbangan posisi hukum antara kedua pihak. Untuk memberikan solusi efektif, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga nonlitigasi yang berwenang menyelesaikan sengketa melalui tiga mekanisme utama, yakni konsiliasi, mediasi, dan arbitrase yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah secara yuridis mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase di BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen, dan menganalisis perbandingan kelebihan dan kekurangan antara penyelesaian melalui BPSK dengan penyelesaian melalui peradilan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, karena cakupan utamanya menelaah aturan-aturan hukum positif yang mengatur proses penyelesaian sengketa di BPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase di BPSK masing-masing memiliki prosedur, karakteristik, serta kekuatan hukum yang berbeda, namun bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Kelebihan BPSK ialah unggul dalam hal efisiensi, kesederhanaan prosedur, dan biaya yang rendah, meskipun masih menghadapi kekurangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya kekuatan eksekutorial, dan minimnya kesadaran masyarakat. Sebaliknya, penyelesaian melalui peradilan umum memberikan kepastian hukum yang lebih kuat namun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Consumer protection plays an essential role in achieving justice between consumers and business actors. Consumer disputes often arise due to an imbalance in the legal positions of both parties. To provide an effective solution, the government established the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) as a non-litigation body authorized to resolve disputes through three main mechanisms: conciliation, mediation, and arbitration, as stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The purpose of this study is to examine, from a juridical perspective, the mechanisms of conciliation, mediation, and arbitration within BPSK as alternative means of resolving consumer disputes, and to analyze the comparative advantages and disadvantages between dispute resolution through BPSK and the general court system. This research employs a normative juridical method, focusing primarily on the analysis of positive legal rules governing dispute resolution procedures within BPSK. The findings indicate that each mechanism—conciliation, mediation, and arbitration has distinct procedures, characteristics, and legal force but shares the common objective of achieving a resolution that is fast, simple, and cost-effective. The advantages of BPSK lie in its efficiency, procedural simplicity, and low costs, although it still faces limitations such as insufficient resources, weak executorial power, and low public awareness. Conversely, dispute resolution through general courts provides stronger legal certainty but requires more time and higher costs.
AKIBAT MELAWAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA
Hukum waris merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur proses peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam praktiknya, pembagian harta peninggalan sering memunculkan konflik ketika salah satu ahli waris bertindak melawan hukum, misalnya dengan menguasai, menyembunyikan, atau menjual harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya sah setelah kematian pewaris, dan setiap tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap hak orang lain wajib dipertanggungjawabkan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris dan akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui kajian terhadap norma hukum positif dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum oleh ahli waris dapat berupa penguasaan sepihak, penjualan tanpa persetujuan, pemalsuan dokumen dan penghambatan pembagian yang sah, yang seluruhnya bertentangan dengan asas keadilan dan itikad baik dalam hukum perdata dan Akibat hukum dari perbuatan tersebut meliputi kewajiban pengembalian harta, pembayaran ganti rugi, dimensi sosial dan pencabutan hak waris oleh pengadilan bagi ahli waris yang beritikad buruk. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen korektif untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak ahli waris yang dirugikan, serta menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta warisan. Inheritance law constitutes an essential component of civil law that regulates the transfer of a person’s rights and obligations after death to their heirs. In practice, the distribution of inheritance often gives rise to conflicts when one of the heirs acts unlawfully, such as by taking possession of, concealing, or selling inherited property without the consent of all heirs. Pursuant to Articles 830 and 1365 of the Indonesian Civil Code, inheritance becomes legally effective only upon the death of the decedent, and any act that causes harm to the rights of others must be legally accountable. This study aims to analyze the forms of unlawful acts committed by heirs and the resulting legal consequences based on civil law provisions. The research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches through the examination of positive legal norms and legal doctrines. The findings indicate that unlawful acts by heirs may include unilateral control, sale without consent, document forgery, and obstruction of lawful distribution—all of which contravene the principles of justice and good faith in civil law. The legal consequences of such acts include the obligation to return property, payment of compensation, social repercussions, and the revocation of inheritance rights by the court for heirs acting in bad faith. Thus, civil law functions not only as a means of dispute resolution but also as a corrective instrument to uphold justice, protect the rights of disadvantaged heirs, and ensure legal certainty in the distribution of inheritance.
IMPLEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI DASAR LEGALITAS INVESTASI BISNIS PROPERTI DI KOTA BEKASI
Salah satu instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum atas tanah adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan melalui Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan seperti tumpang tindih klaim kepemilikan, penggunaan lahan tidak sesuai tata ruang, hingga potensi mal administrasi dalam penerbitan PTP. Hal ini dapat berimplikasi terhadap terganggunya investasi properti yang membutuhkan kepastian dan jaminan hukum. Dengan rumusan masalah: 1). Bagaimana implementasi kedudukan hukum pertimbangan teknis pertanahan yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kota Bekasi dalam mendukung legalitas investasi bisnis properti?; 2). Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerbitan pertimbangan teknis pertanahan serta solusi hukum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukumnya dalam mendukung investasi properti?. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan teori kewenangan serta teori kepastian hukum, didapatkan kesimpulan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi memiliki kedudukan hukum yang penting dalam mendukung legalitas investasi bisnis properti. Kendala yang dihadapi dalam penerbitan PTP yaitu: 1). Dokumen tidak lengkap, 2). Proses Birokrasi yang rumit. Solusi hukum dalam mendukung investasi properti, mulai dari penyederhanaan proses, bersinergi dan koordinasi dengan instansi terkai, peningkatan transparansi, perbaikan sistem pelayanan dengan menerapkan digitalisasi tahapan secara end-to-end dan evaluasi terhadap penerbitan pertimbangan teknis pertanahan untuk dapat membantu mengurangi tumpang tindih regulasi serta meningkatkan kualitas dan kepastian hukum. One important instrument in ensuring legal certainty over land is the Technical Consideration of Land (PTP), issued by the Land Office through the Technical Consideration of Land Team. However, in practice, various problems are still encountered, such as overlapping ownership claims, land use that does not comply with spatial planning, and the potential for maladministration in the issuance of PTP. This can have implications for property investment, which requires legal certainty and guarantees. The problems are formulated as follows: 1). How is the legal position of technical land considerations issued by the Bekasi City Land Office implemented in supporting the legality of property business investments?; 2). What are the obstacles faced in issuing technical land considerations and what legal solutions can be applied to improve their effectiveness and legal certainty in supporting property investment? Using empirical legal research methods and theories of authority and legal certainty, it was concluded that the Technical Land Considerations (PTP) issued by the Bekasi City Land Office have an important legal position in supporting the legality of property business investments. The obstacles faced in issuing PTP are: 1). Incomplete documents, 2). Complicated bureaucratic processes. Legal solutions to support property investment include simplifying processes, synergizing and coordinating with relevant agencies, increasing transparency, improving service systems by implementing end-to-end digitalization, and evaluating the issuance of technical land considerations to help reduce regulatory overlap and improve legal quality and certainty.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERUSAKAN FASILITAS UMUM AKIBAT DEMONSTRASI
Hak untuk mengutarakan pendapat merupakan suatu hak yang ada pada setiap individu dan hak asasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, namun dalam praktiknya sering terjadi tindakan Anarkis seperti perusakan fasilitas umum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum akibat demonstrasi dan penegakan hukum yang diterapkan terhadap para pelaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum yang terjadi akibat demontrasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai Pasal 406 KUHP, dan jika dilakukan bersama-sama, dikenai Pasal 55 KUHP, sementara konsep keadilan restoratif dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian untuk memulihkan kerugian masyarakat dan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan dilakukan secara pre-emptif, preventif, dan represif dengan menekankan pentingnya penyidikan untuk menemukan kebenaran materiil, sehingga penegakan hukum yang tegas dan proporsional dapat memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak demokratis warga negara dan kepentingan umum. Freedom of expression is a fundamental human right guaranteed by Law Number 9 of 1998 concerning the Freedom to Express Opinions in Public; however, in practice, demonstrations often escalate into anarchic acts such as the destruction of public facilities, causing losses to society and the state. This study aims to analyze the legal accountability of perpetrators involved in the destruction of public facilities during demonstrations and to examine the enforcement of law against such acts. Using a normative juridical research method through a statutory approach, this study examines the provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 406 and 55, as well as Law No. 9 of 1998. The findings reveal that perpetrators who intentionally and unlawfully damage public facilities are criminally liable under Article 406 of the Penal Code, and if the act is committed jointly, Article 55 applies. Additionally, the concept of restorative justice can be applied as an alternative to recover public losses. Law enforcement against perpetrators is carried out through pre-emptive, preventive, and repressive measures, emphasizing the importance of the investigation stage to uncover material truth. Thus, firm and proportional law enforcement not only provides a deterrent effect but also maintains a balance between protecting citizens’ democratic rights and safeguarding public order and security.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di perusahaan daerah air minum Makassar, dengan berfokus pada kasus korupsi yang melibatkan Direktur utama periode 2015 sampai dengan 2019 yang menyebabkan kerugian negara pada perekonomian daerah sebagai badan usaha milik daerah dalam menyediakan air bersih yang berkualitas bagi Masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep dan Pendekatan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis secara kualitatif berfokus pada bagaimana norma hukum seharusnya berlaku dan diterapkan bukan pada bagaimana norma hukum dalam kenyataan di praktikkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran keuangan perusahaan daerah air minum Makassar tidak sesuai dengan aturan hukum. Efektivitas penegakkan hukum belum sempurna karena faktor internal dan eksternal yang belum sadar dan taat hukum. Serta bentuk perbuatan korupsi yang telah dihukum memenuhi rasa keadilan. Kesimpulannya yaitu perlu adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan, penguatan sistem pengawasan dan profesionalisme pejabat perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. This research aims to understand and analyze the law enforcement against perpetrators of corruption in the Makassar regional drinking water company, focusing on corruption cases involving the CEO during the 2015 to 2019 period, which caused state losses in the regional economy as a regional state-owned enterprise in providing quality clean water to the community. This research employs a normative legal research type with approaches including legislative, conceptual, and case approaches. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively, focusing on how legal norms should function and be applied rather than how they are practiced in reality. The results indicate that there are deviations in the financial management of the Makassar regional drinking water company that do not comply with legal regulations. The effectiveness of law enforcement is not yet perfect due to internal and external factors that remain unaware of and non-compliant with the law. Furthermore, the forms of corruption that have been prosecuted fulfill a sense of justice. In conclusion, there is a need for improvements in the financial governance of the company, strengthening the oversight system, and enhancing the professionalism of company officials in carrying out their duties and responsibilities.
PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)
Pembangunan infrastruktur pemerintah dimasa kini pastinya tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari Masyarakat, Namun kemungkinan juga masih ada masyarakat yang kontra (menentang) pemerintah dikarenakan merugikan dirinya sendiri. Bagian Kejaksaan yang dikenal dengan istilah Datun (perdata & tata usaha negara) memiliki peran untuk memberi pendapat hukum dan sebagai jaksa pengacara negara, melaksanakan Tindakan hukum di bidangnya, serta mewakili pemerintah dalam penyelesaian sengketa hukum. Sesuai latar belakang tersebut, dengan demikian tujuan dari karya ilmiah ini yakni untuk membahas bagaimana tinjauan teoritis mengenai kontribusi peranan Datun Kejaksaan dalam memperkuat fondasi hukum Pembangunan pemerintah serta tantangan yang dijumpai pada pelaksanaannya. Metode penelitian yang dipergunakan ialah Kualitatif melalui pendekatan studi kajian literatur dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas peranan Datun sangat bergantung pada sinergi antar Lembaga dan pemahaman hukum yang mendalam agar terciptanya Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. The development of government infrastructure today certainly cannot be separated from the assistance and support of the community. However, there may still be people who oppose the government because it is detrimental to themselves. The Attorney General's Office, known as Datun (civil and state administration), has the role of providing legal opinions and acting as state attorneys, carrying out legal actions in their field, and representing the government in the settlement of legal disputes. Given this background, the purpose of this scientific paper is to discuss the theoretical review of the contribution of the Attorney General's Office in strengthening the legal foundation of government development and the challenges encountered in its implementation. The research method used is qualitative through a literature study approach and descriptive analysis. The results of the study show that the effectiveness of the role of Datun is highly dependent on synergy between institutions and a deep understanding of the law in order to create sustainable and equitable development.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS KRIMINALISASI
Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal di Indonesia: Implikasi Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi". Latar belakang penelitian ini berfokus pada peran penting penasihat hukum internal dalam perusahaan, yang sering terjebak dalam dilema hukum akibat kurangnya perlindungan hukum yang jelas, serta meningkatnya risiko kriminalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang ada dan dampak kriminalisasi terhadap tugas serta tanggung jawab penasihat hukum internal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal masih lemah dan belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Beberapa regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan dasar namun tidak mencukupi untuk melindungi mereka dari risiko kriminalisasi. Dampak dari kriminalisasi terhadap penasihat hukum internal meliputi penurunan kualitas pemberian opini hukum, peningkatan tekanan psikologis, dan hilangnya reputasi profesi. Kasus-kasus kriminalisasi yang terjadi, seperti yang dialami oleh Arga (Kirana (Kepala Divisi Corporate Legal Bank Century) dan Kenny (Legal Counsel PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD) menunjukkan betapa rentannya posisi penasihat hukum internal dalam menghadapi tuntutan hukum yang tidak adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi khusus yang memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, serta pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penasihat hukum internal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi penasihat hukum internal di Indonesia untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan aman dan efektif. This research is titled "Legal Protection for Internal Legal Advisors in Indonesia: Implications of Duties and Responsibilities in the Context of Criminalization." The background of this research focuses on the important role of internal legal advisors within companies, who often find themselves caught in legal dilemmas due to the lack of clear legal protection and the increasing risk of criminalization. This study aims to analyze the forms of legal protection available and the impact of criminalization on the duties and responsibilities of internal legal advisors in Indonesia. The research method used is normative juridical with a legislative, case, and conceptual approach. The study found that legal protection for internal legal advisors is still weak and has not been specifically regulated in a single law. Several relevant regulations, such as Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law No. 13 of 2003 on Manpower, provide a foundation but are insufficient to protect them from the risks of criminalization. The impact of criminalization on internal legal advisors includes a decline in the quality of legal opinions, increased psychological pressure, and loss of professional reputation. Criminalization cases that have occurred, such as those experienced by Arga (Kirana, Head of Corporate Legal Division at Bank Century) and Kenny (Legal Counsel at PT. Energy Equity Epic (Sengkang) PTY LTD), illustrate the vulnerability of internal legal advisors in facing unjust legal claims. This research recommends the need for strengthening specific regulations that provide clearer legal protection, as well as education and training to enhance the competence of internal legal advisors. Overall, this study emphasizes the importance of legal protection for internal legal advisors in Indonesia to ensure they can carry out their duties and responsibilities safely and effectively.
KONFLIK REGULASI MEKANISME ROYALTI LAGU DI INDONESIA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA DIRECT LICENSING DAN PENGELOLAAN KOLEKTIF
: Dinamika regulasi pengelolaan hak cipta lagu di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi pencipta di tengah digitalisasi industri musik. Perbedaan karakter antara direct licensing dan pengelolaan kolektif yang sama-sama diakui secara hukum menimbulkan persoalan normatif, terutama dalam menentukan efektivitas dan keadilan bagi para pencipta. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik memperlihatkan adannya karakteristik yang berbeda dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara direct licensing dan pengelolaan kolektif dan menelaah dampak konfliknya terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kajian ini menelaah dasar hukum, dan praktik penerapan antara direct licensing dan pengelolaan kolektif dalam industri musik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara mekanisme direct licensing dan pengelolaan kolektif terdapat perbedaan mendasar dalam hal fleksibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam distribusi royalti dan Dampak konflik regulasi antara direct licensing dan penengelolaan kolektif mekanisme menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan distribusi royalti akibat tumpang tindih kewenangan antara direct licensing dan pengelolaan kolektif, sehingga melemahkan perlindungan hak ekonomi pencipta. The regulatory dynamics of music copyright management in Indonesia reveal a persistent tension between legal certainty and the protection of creators’ economic rights amid the digitalization of the music industry. The coexistence of direct licensing and collective management, both legally recognized, presents normative challenges in assessing their effectiveness and fairness for creators. The inconsistency between Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Royalties for Songs and/or Music demonstrates differing characteristics in their implementation. This study aims to analyze the comparison between direct licensing and collective management, as well as to examine the implications of their regulatory conflicts on the protection of creators’ economic rights in Indonesia. Employing a normative juridical research method through a statutory approach, this study examines the legal foundations and practical applications of both mechanisms within the music industry. The findings indicate that direct licensing and collective management differ fundamentally in terms of flexibility, efficiency, and transparency in royalty distribution. Furthermore, the regulatory conflicts between these mechanisms have generated legal uncertainty and inequitable royalty distribution due to overlapping authorities, thereby undermining the protection of creators’ economic rights.
ANALISIS KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS INDONESIA DAN HAK ASASI ANAK
Fenomena anak yang dilahirkan di luar perkawinan masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, namun implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain. Namun, dalam praktik peradilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn, anak hasil hubungan di luar perkawinan yang terbukti sebagai hasil perzinaan tidak dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ayahnya. Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar perkawinan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum positif yang berlaku. The phenomenon of children born out of wedlock remained a legal and social issue in Indonesia. The Constitutional Court, through Decision Number 46/PUU-VIII/2010, expanded the recognition of civil relations between a child and his or her biological father; however, the implementation of this provision still encountered various obstacles within society. This study aimed to analyze the legal status of children born out of wedlock within the Indonesian civil inheritance system, particularly after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and its implementation in judicial practice through the Medan District Court Decision No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn. The research employed a normative juridical method using statutory and case approaches. The results showed that, prior to the Constitutional Court’s decision, children born out of wedlock had civil relations only with their mother and her family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974. Following the Constitutional Court’s ruling, such children could have civil relations with their biological father if proven scientifically or by other lawful evidence. However, in judicial practice, as reflected in the Medan District Court Decision No. 234/Pdt.G/2025/PN Mdn, children born from adulterous relationships could not be legally recognized as having inheritance rights from their biological father. Therefore, the recognition of children born out of wedlock was not absolute but was limited by moral values and the prevailing legal norms.
PERANAN STRATEGIS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DAN TUN : SUATU KAJIAN NORMATIF
Dalam struktur hierarki Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi memegang peran krusial sebagai penjaga hukum di tingkat provinsi, dengan fokus pada penegakan hukum perdata dan tata usaha negara. Peran Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi melampaui sekadar litigasi, mencakup fungsi preventif seperti konsultasi hukum perdata yang mewakili Presiden atas nama Negara Pemerintahan dan Kepentingan Umum. Studi ini bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris yudisial dan fenomenologis interpretatif. Jenis kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi peran strategis Jaksa Pengacara Negara sebagai fenomena sosial hukum, dengan fokus pada pengalaman, persepsi, dan praktik Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), seperti litigasi administratif, mediasi, dan advokasi preventif. Within the hierarchical structure of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the High Prosecutor's Office plays a crucial role as the guardian of law at the provincial level, with a focus on civil law enforcement and state administration. The role of the State Attorney in the High Prosecutor's Office goes beyond mere litigation to include preventive functions such as civil law consultation representing the President on behalf of the State Government and the Public Interest. This study is qualitative in nature with an empirical judicial and interpretive phenomenological approach. The qualitative type was chosen to explore the strategic role of State Attorney Prosecutors as a legal social phenomenon, focusing on the experiences, perceptions, and practices of State Attorney Prosecutors in resolving civil and administrative disputes (Datun), such as administrative litigation, mediation, and preventive advocacy.
EKSISTENSI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN
Advokat adalah profesi hukum yang memberikan jasa di dalam maupun di luar pengadilan, meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, perwakilan, serta pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode Etik Advokat berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugas tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik advokat dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Medan, kemudian mengkaji bentuk sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik dan pengaruh penerapan kode etik advokat terhadap kualitas persidangan perdata di Pengadilan Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik advokat berperan penting dalam proses persidangan perdata di Pengadilan Negeri Medan. Kepatuhan terhadap kode etik mendorong terciptanya persidangan yang adil, transparan, dan bermartabat, sedangkan pelanggaran ditindak oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui mekanisme sanksi yang telah ditentukan. An advocate is a legal profession that provides services both inside and outside the court, including legal consultation, legal aid, representation, and defense in accordance with statutory provisions. The Advocate Code of Ethics serves as a moral and professional guideline in carrying out these duties. This paper aims to determine the application of the advocate code of ethics in civil trials at the Medan District Court. Then, it examines the forms of sanctions against advocates who violate the code of ethics and the impact of the application of the advocate code of ethics on the quality of civil trials at the Medan District Court. The research method used is qualitative with a normative-empirical approach through interviews and direct observation. The results indicate that the application of the advocate code of ethics plays a crucial role in the civil trial process at the Medan District Court. Compliance with the code of ethics encourages fair, transparent, and dignified trials, while violations are prosecuted by the Honorary Council of the Advocates Organization through a predetermined sanction mechanism.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PRIMA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA) (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan prima di perguruan tinggi swasta yang ada di DKI Jakarta yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun 8 (delapan) prinsip good governance antara lain partisipasi, aturan hukum (rule of law), transparansi, responsivitas, orientasi konsensus (consensus oriented), kesetaraan dan inklusivitas, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas dan 5 (lima) prinsip atau aspek kunci dalam pelayanan prima antara lain Kualitas Produk/jasa, Sikap dan Perilaku Staf, Responsif dan Proaktif, Komunikasi Efektif, serta Konsisten. Peran good governance dalam pelayanan prima sangat penting, karena jika perguruan tinggi menerapkan prinsip good governance maka pelayanan prima di perguruan tinggi tersebut sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan (Library research), Penelitian lapangan (Field research), dan Internet. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data dari hasil studi kepustakaan, lapangan, dan internet dianalisis secara mendalam dan nantinya digunakan untuk perumusan kesimpulan penelitian melalui kata-kata yang mudah dimengerti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seperti Perguruan Tinggi lainnya yang memiliki kendala, UHAMKA dalam mempertahankan keunggulan dan eksistensinya menghadapi kendala, seperti kendala sumber daya, baik manusia maupun finansial, kompleksitas birokrasi, serta perubahan kebijakan yang begitu cepat. Oleh karena itu, dalam menghadapi kendala-kendala tersebut implementasi prinsip-prinsip good governance serta prinsip terhadap pelayanan prima itu sangat dibutuhkan, dan dilihat dari dasar hukum pelayanan prima seperi yang dijelaskan pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mana bahwa pengelolaan perguruan tinggi dilakukan secara otonom dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efisiensi, dan efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UHAMKA dalam mengimplementasi prinsip-prinsip good governance serta prinsip terhadap pelayanan prima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Tetapi dari segi penggunaan sumber daya manusia, menurut peneliti itu tidak berjalan dengan baik jika dilakukan terus-menerus. Karena jika 1 (satu) orang mengerjakan pekerjaan yang diluar jobdesc-nya atau melakukan pekerjaan ganda, menurut peneliti harus dilakukan oleh orang yang memiliki jobdesc-nya, agar pekerjaan yang dilakukan lebih efisien dan akuntabilitasnya terjaga, serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN UNTUK MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jumlah narapidana yang melebihi daya tampung berdampak pada menurunnya efektivitas pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Salah satu solusi alternative saat ini yang ditawarkan adalah penerapan restorative justice atau keadilan restoratif, khususnya terhadap perkara pidana ringan. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan keadaan, musyawarah, serta perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban, bukan pada pembalasan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menelaah implementasi keadilan restoratif sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif yang berfokus pada penelaahan terhadap hukum tertulis dan praktik pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa keadilan restoratif menjadi solusi efektif dan humanis dalam penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan, serta berkontribusi menekan tingkat over kapasitas di LAPAS. Overcapacity in Correctional Institutions (LAPAS) represents a serious issue within Indonesia’s criminal justice system. The number of inmates exceeding facility capacity has led to a decline in the effectiveness of rehabilitation programs and the fulfillment of prisoners’ rights. One of the current alternative solutions proposed is the implementation of restorative justice, particularly for minor criminal offenses. This approach emphasizes restoring conditions, promoting dialogue, and achieving reconciliation between offenders and victims, rather than focusing on retribution. This study aims to examine the implementation of restorative justice as a strategy to reduce overcrowding in correctional institutions and to identify the obstacles faced in its application. The research employs a normative approach that focuses on the analysis of written law and its practical implementation. Based on the findings, restorative justice is shown to be an effective and humane solution for resolving minor criminal cases outside the court system, while also contributing to the reduction of overcapacity in correctional facilities.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG ASETNYA DILELANG DIBAWAH HARGA PASAR
Lelang eksekusi merupakan instrumen hukum yang digunakan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui penjualan aset jaminan milik debitur. Dalam praktik, sering kali aset debitur terjual dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, terutama akibat penetapan harga limit yang rendah atau minimnya peserta lelang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis karena berpotensi melanggar asas keadilan dan merugikan debitur yang kehilangan aset dengan nilai tidak sebanding dengan kewajiban yang masih tersisa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur dalam hal asetnya dilelang di bawah harga pasar, serta meninjau kesesuaian prosedur pelaksanaan lelang dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Hasil kajian menunjukkan bahwa debitur memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum, antara lain hak untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan harga limit, gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum apabila lelang dilakukan tidak sesuai prosedur, serta pengajuan upaya hukum lain terhadap tindakan pejabat lelang yang dianggap melanggar asas keterbukaan dan kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur tidak hanya bersifat represif melalui gugatan, tetapi juga preventif dengan adanya kewajiban bagi kreditur dan pejabat lelang untuk menetapkan harga limit yang wajar sesuai nilai pasar. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas dalam proses lelang menjadi kunci untuk melindungi hak-hak debitur sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. Execution auction is a legal instrument used by creditors to obtain repayment of their receivables through the sale of collateral assets owned by debtors. In practice, debtor assets are often sold at prices far below market value, mainly due to the determination of a low reserve price or the limited number of auction participants. This situation raises juridical issues as it potentially violates the principle of justice and causes losses to debtors who lose their assets at values disproportionate to the remaining obligations. This study aims to analyze the available legal protection mechanisms for debtors when their assets are auctioned below market value and to examine the conformity of auction procedures with the prevailing positive laws in Indonesia. The research method applied is normative juridical with a statutory and conceptual approach. Data sources are derived from a literature study on Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, the Indonesian Civil Code, and Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 on Auction Implementation Guidelines. The findings indicate that debtors have several forms of legal protection, including the right to object to the determination of the reserve price, filing civil lawsuits on the basis of unlawful acts if the auction is conducted improperly, and pursuing other legal remedies against the actions of auction officials deemed to violate the principles of transparency and legal certainty. Thus, legal protection for debtors is not only repressive through litigation but also preventive by imposing an obligation on creditors and auction officials to set a reasonable reserve price in line with market value. The application of the principles of justice, transparency, and proportionality in the auction process is crucial to safeguard the rights of debtors while ensuring legal certainty in resolving debt disputes.