Vol 9 No 10 (2025): Jurnal Prisma Hukum

Artikel

• KEDUDUKAN SURAT SOMASI SEBAGAI TAHAPAN AWAL PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI INDONESIA

  Aloysius Abdon Harefa, Martono Anggusti

  • PDF

• PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP PELAKU PENYEBARAN FOTO PRIBADI

  Indah Lrt Simbolon, Herlina Manullang

  • PDF

• BULLYING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

  Alfa Timotius Banjarnahor, Roida Nababan

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENASIHAT HUKUM INTERNAL DI INDONESIA: IMPLIKASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DALAM KONTEKS KRIMINALISASI

  Suharyanto, Hamdan

  • PDF

• KONFLIK REGULASI MEKANISME ROYALTI LAGU DI INDONESIA: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA DIRECT LICENSING DAN PENGELOLAAN KOLEKTIF

  Yusuf Siahaan, Roida Nababan

  • PDF

• AKIBAT MELAWAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

  Natalia Nduru, Roida Nababan

  • PDF

• PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MAKASSAR

  Ratna Nur, Diah Ratu Sari

  • PDF

• PERANAN STRATEGIS JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DAN TUN : SUATU KAJIAN NORMATIF

  Kezia Br. Manalu, Janpatar Simamora

  • PDF

• PERAN ADVOKAT DALAM MENDORONG IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

  Fatizanolo Harefa, Martono Anggusti

  • PDF

• EKSISTENSI KODE ETIK ADVOKAT DALAM PERSIDANGAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

  Maminta Manalu, Roida Nababan

  • PDF

• “TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA HAK MILIK ATAS TANAH”

  Brammon Tahta Wijaya Manurung, Besty Habeahan

  • PDF

• PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PERUSAKAN FASILITAS UMUM AKIBAT DEMONSTRASI

  Ariel Hutabarat, Roida Nababan

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM DEWAN DIREKSI TERKAIT BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN PERSEROAN TERBATAS

  Sanggam Bobby Anthonius Pakpahan, Dhoni Martien, Yudha Cahya Kumala, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

  • PDF

• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG ASETNYA DILELANG DIBAWAH HARGA PASAR

  Musika Silitonga, Roida Nababan

  • PDF

• PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL

  Nanda Armando Harahap, Roida Nababan

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME KONSILIASI, MEDIASI, DAN ARBITRASE DI BPSK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

  Agung Pratama, Roida Nababan

  • PDF

• PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH KEJAKSAAN UNTUK MENGURANGI OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

  Heri Prayetno Napitupulu, Janpatar Simamora

  • PDF

• IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PELAYANAN PRIMA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA (UHAMKA) (Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

  Rishad Fahruriyadhi, Hamrin

  • PDF

• ANALISIS EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

  Victor Manurung, Martono Anggusti

  • PDF

• ANALISIS KRITIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) YANG BERASAL DARI KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

  Fransma Putra Laia, Martono Anggusti

  • PDF

• IMPLEMENTASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI DASAR LEGALITAS INVESTASI BISNIS PROPERTI DI KOTA BEKASI (Studi Kasus Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bekasi)

  Kelly Maharani, Nanda Dwi Rizkia

  • PDF

• PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN BENDUNGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS: KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA)

  Irwan Setia Zega, Janpatar Simamora

  • PDF

• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN DEMI MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN ANAK

  Arnida Zebua, Martono Anggusti

  • PDF

• PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PECANDU NARKOTIKA : ANTARA PEMIDANAAN DAN REHABILITASI

  Imelia Situmeang , Martono Anggusti

  • PDF

• ANALISIS KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS INDONESIA DAN HAK ASASI ANAK (Studi Kasus: Putusan Pn Medan No. 2xx/Pdt.G/2025/Pn Mdn)Fenomena anak yang dilahirkan di luar perkawinan masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VII/2010 telah memperluas pengakuan terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, namun implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam sistem hukum waris perdata Indonesia, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain. Namun, dalam praktik peradilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn, anak hasil hubungan di luar perkawinan yang terbukti sebagai hasil perzinaan tidak dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memiliki hak waris terhadap harta peninggalan ayahnya. Dengan demikian, pengakuan terhadap anak luar perkawinan tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai moral dan hukum positif yang berlaku. The phenomenon of children born out of wedlock remained a legal and social issue in Indonesia. The Constitutional Court, through Decision Number 46/PUU-VIII/2010, expanded the recognition of civil relations between a child and his or her biological father; however, the implementation of this provision still encountered various obstacles within society. This study aimed to analyze the legal status of children born out of wedlock within the Indonesian civil inheritance system, particularly after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, and its implementation in judicial practice through the Medan District Court Decision No. 2xx/Pdt.G/2025/PN Mdn. The research employed a normative juridical method using statutory and case approaches. The results showed that, prior to the Constitutional Court’s decision, children born out of wedlock had civil relations only with their mother and her family, as stipulated in Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974. Following the Constitutional Court’s ruling, such children could have civil relations with their biological father if proven scientifically or by other lawful evidence. However, in judicial practice, as reflected in the Medan District Court Decision No. 234/Pdt.G/2025/PN Mdn, children born from adulterous relationships could not be legally recognized as having inheritance rights from their biological father. Therefore, the recognition of children born out of wedlock was not absolute but was limited by moral values and the prevailing legal norms.

  Rejeki Agung, Martono Anggusti

  • PDF