KEMUTLAKAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM ISLAM

Abstrak

Pencatatan perkawinan yang diwajibkan kepada warga negara pasti memberikan dampak signifikan bagi masing- masing individu ataupun negara. Hakikatnya konsep pencatatan perkawinan merupakan kebaharuan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Sebab konsep tersebut tidak diatur atau adanya keharusan dalam pencatatan perkawinan di dalam Al- Qur’an maupun as-Sunnah. Maka dari itu penting mengetahui urgensi pencatatan nikah di KUA dan apa saja akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang berpusat dalam kajian konsep hukum positif dan hukum Islam yang dikaji dari perspektif filsafat hukum islam. Kesimpulan dari penelitian ini ialah, pertama, Pencatatan nikah di KUA memiliki beberapa dampak penting terhadap kepastian hukum dan perlindungan bagi suami, isteri, dan anak-anak. Beberapa dampak yang terjadi jika tidak dilakukan pencatatan nikah secara sah yaitu, tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya perlindungan hukum, status anak hanya memiliki hubungan terhadap ibu kandung, dan pengurangan hak Wanita. Kedua, tinjauan filsafat Hukum Islam dalam pencatatan perkawinan di KUA dibagi menjadi Objek materil berupa Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, objek formal yang dilihat dari filsafat hukum Islam yaitu mencakup dari kerangka filsafat secara umum berupa ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam pencatatan pernikahan.

Compulsory marriage keeping with citizens is no doubt significant to each individual or the state. The very concept of marriage keeping is an update on the legal part of the Islamic family. Because the concept is neither regulated nor is there any necessity in marriage keeping in both the Qur'an and the as-sunnah. Therefore, it is important to know the urgency of the marriage registry in the temple and what its legal consequences are. The research method used is normatif that centers on the concepts of positive law and Islamic law discussed from the perspective of Islamic law philosophy. The conclusion of this study is that, first, marriage recorders in KUA have some important effects on legal certainty and protection for husband, wife, and children. Some of the effects if legal recorders are not legally established, the absence of legal certainty, the absence of legal protection, the child's status is limited to the mother, and the diminished rights of the woman. Second, a philosophy review of Islamic law in the enrollment of marriage in KUA is divided into the 1974 marriage number 1 item. Third, the formal objects viewed by the philosophy of Islamic law include the general framework of philosophy of ontology, epistemology and axiology in the marriage registry.