IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME DI BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Abstrak

Ancaman terorisme yang melibatkan perempuan dan anak-anak telah menjadi isu krusial dalam konteks keamanan nasional dan perlindungan hak anak. Di Indonesia, keterlibatan anak dalam jaringan terorisme tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban, menghadirkan tantangan kompleks dalam perumusan dan implementasi kebijakan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak korban jaringan terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dengan menyoroti faktor pendorong dan penghambat, serta strategi optimalisasi perlindungan anak berbasis koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aktor kunci dari BNPT dan lembaga terkait, serta dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antarlembaga, serta lemahnya integrasi prinsip perlindungan anak dalam kebijakan strategis BNPT. Di sisi lain, terdapat komitmen kelembagaan dan peluang penguatan sinergi antar aktor negara dan masyarakat sipil dan internasional sebagai modal kolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengarusutamaan isu anak dalam dokumen strategis BNPT, peningkatan kapasitas pelaksana berbasis hak anak, serta pembentukan mekanisme koordinasi perlindungan anak lintas sektor yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik dan menjadi masukan kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak dari ekstremisme berbasis kekerasan di Indonesia.

The growing involvement of women and children in terrorism networks has emerged as a critical issue in the context of national security and child rights protection. In Indonesia, children associated with terrorism—whether as perpetrators or victims—present complex challenges in policy formulation and implementation. This study aims to analyze the implementation of child protection policies for victims of terrorism networks by the National Counter Terrorism Agency (BNPT), focusing on the driving and inhibiting factors, as well as strategies to optimize child protection through cross-sectoral collaboration. This research adopts an explanatory qualitative approach using a case study method. Data were collected through document analysis and in-depth interviews with key actors from BNPT and relevant institutions, and were analyzed using the Van Meter and Van Horn policy implementation model. The findings reveal that the implementation of child protection policies remains constrained by limited resources, suboptimal inter-agency coordination, and the lack of integration of child protection principles in BNPT's strategic documents. Nevertheless, institutional commitment and opportunities for enhanced collaboration between state and non-state actors provide a foundation for more effective coordination. The study recommends mainstreaming child protection issues into BNPT’s strategic framework, strengthening the capacity of implementers through a child rights-based approach, and establishing a sustainable cross-sectoral coordination mechanism for child protection. These findings are expected to contribute to academic discourse and inform policy development to strengthen Indonesia’s child protection system against violent extremism.