IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN LEMBAGA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Abstrak

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, birokrasi saat ini dituntut untuk lebih lincah, bersih, dinamis, akuntabel, dan transparan. Salah satu hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi di bidang pengawasan tersebut adalah pemerintahan yang lebih bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus korupsi dan tata kelola pemerintah yang buruk adalah ketidakefektifan aparat pengawasan. Peran APIP dinilai belum efektif dalam melakukan tugas pengawasan pembangunan di tengah naiknya anggaran belanja negara setiap tahunnya sedangkan lembaga pengawasan yang ada telah banyak namun belum disinkronisasikan. Ketidakefektifan implementasi kebijakan pengawasan oleh Itjen KKP ini juga dilihat dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kapabilitas Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Berdasarkan perbandingan data terlihat bahwa instansi APIP Itjen KKP masih berada di bawah level Itjen Kemenkeu, dikarenakan masih banyak permasalahan yang mendasar yang harus diperbaiki dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP Itjen KKP. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang akan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dalam rangka memaksimalkan kapabilitas lembaga APIP Itjen KKP dan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengawasan oleh APIP Itjen KKP serta untuk menentukan strategi dalam implementasi pengawasan program KKP, sehingga hasilnya optimal.