IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 28 TAHUN 2019

Abstrak

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan judul Implementasi Analisis Jabatan
Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Sekretariat DPRD Provinsi Banten Berdasarkan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun
2019. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menyusun
pedoman wawancara. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah dari beberapa
populasi yang dianggap dapat mewakili dan mencerminkan secara keseluruhaan dari
populasi yang akan di teliti. Mengingat populasi dalam penelitian ini relatif sedikit maka
teknik sampling yang digunakan adalah acidental sampling. Artinya dalam penentuan
informan diambil secara acak yaitu sebanyak 6 informan yang peneliti anggap sangat ada
keterkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat. Hasil penelitian proses
penyederhanaan birokrasi sebagai transformasi pemerintah masih terus berjalan. Salah satu
prosesnya, yakni penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional
(JF) sebagai transformasi dalam bidang sumber daya manusia (SDM) yang kini memiliki
pedoman baru sebagaimana telah dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Ditambah lagi proses penyetaraan jabatan yang dilakukan
tanpa memandang pangkat dan golongan juga menimbulkan polemik tersendiri. Pejabat
struktural dengan golongan IV/a diberikan bekal angka kredit yang sama dengan Pejabat
Struktural dengan golongan III/b yang baru dalam hitungan bulan dilantik menjadi eselon IV.
Menimbulkan kesan ketidakadilan antara eks pejabat struktural yang sudah lama mengabdi
dengan yang baru beberapa bulan menjadi pejabat struktural yang diberi bekal angka kredit
sama. Untuk menghadapi situasi seperti ini, perlu adanya wadah konseling sehingga para
Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan dapat menggali informasi atau bahkan
berkonsultasi terkait apa yang seharusnya dilakukan.

The research conducted by the researcher is entitled Implementation of Job Analysis in
Improving Employee Performance at the Secretariat of the DPRD Banten Province based on the
Regulation of the Minister for Empowerment of State Apparatuses and Bureaucratic Reform
Number 28 of 2019. The research was carried out using a qualitative method, namely by
compiling interview guidelines. In this study the informants used were from several populations
that were considered to represent and reflect the overall population to be studied. Considering
that the population in this study is relatively small, the sampling technique used is accidental
sampling. This means that in determining the informants were taken randomly, namely as many
as 6 informants which the researchers considered to be closely related to the research title that
the researchers adopted. The results of the research on the process of simplification of the
bureaucracy as a transformation of the government are still ongoing. One of the processes,
namely the equalization of positions from administrative positions (JA) to functional positions
(JF) as a transformation in the field of human resources (HR) which now has new guidelines as
issued by the Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform (PANRB). In addition,
the process of equalizing positions which is carried out regardless of rank and class also creates
its own polemic. Structural officials with class IV/a are provided with the same credit score as
Structural Officers with class III/b who are only appointed as echelon IV in a matter of months.
Creates an impression of injustice between former structural officials who have served for a long
time and those who have only been structural officials for a few months who are provided with
the same credit score. To deal with a situation like this, it is necessary to have a counseling
platform so that Functional Equalization Results Officials can gather information or even
consult regarding what should be done.