DISINSENTIF KEBIJAKAN DAN INSTITUSIONAL: ANALISIS KETERGANTUNGAN IMPOR KEDELAI INDONESIA
Kata Kunci:
Disinsentif Kebijakan, Ketergantungan Impor, Swasembada Kedelai, Tata Kelola Institusional, Rantai PasokAbstrak
Indonesia menghadapi paradoks ketahanan pangan dalam sektor kedelai, dimana ketergantungan impor mencapai 82,3% dari total konsumsi nasional pada tahun 2023, meningkat drastis dari 69,8% pada tahun 2015. Penelitian ini menganalisis disinsentif kebijakan dan kegagalan institusional sebagai faktor struktural yang menghambat pencapaian swasembada kedelai. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap publikasi ilmiah, laporan BPS, dan dokumen kebijakan Kementerian Pertanian periode 2021-2025. Hasil mengidentifikasi tiga dimensi kegagalan sistemik: inkonsistensi kebijakan harga dimana HPP Rp 8.500/kg tidak kompetitif dibandingkan kedelai impor Rp 7.200-7.800/kg; fragmentasi koordinasi antar-lembaga dengan penyerapan Bulog hanya 6,9% dari produksi nasional; dan inefisiensi rantai pasok dengan susut pascapanen 12-18% serta struktur oligopolistik. Penelitian merekomendasikan reformasi kelembagaan komprehensif mencakup restrukturisasi peran BUMN pertanian, penegakan regulasi impor konsisten, dan pengembangan klaster agribisnis terintegrasi untuk mencapai swasembada kedelai berkelanjutan yang memerlukan komitmen politik jangka panjang.
Indonesia faces a food security paradox in the soybean sector, with import dependence reaching 82.3% of total national consumption in 2023, a drastic increase from 69.8% in 2015. This study analyzes policy disincentives and institutional failures as structural factors hindering the achievement of soybean self-sufficiency. Using a descriptive qualitative approach with a literature review of scientific publications, BPS reports, and Ministry of Agriculture policy documents for the 2021-2025 period, the results identify three dimensions of systemic failure: inconsistent pricing policy where the HPP of IDR 8,500/kg is uncompetitive compared to imported soybeans at IDR 7,200-7,800/kg; fragmented inter-agency coordination with Bulog absorbing only 6.9% of national production; and supply chain inefficiency with post-harvest losses of 12-18% and an oligopolistic structure. The study recommends comprehensive institutional reforms including restructuring the role of agricultural state-owned enterprises, consistent enforcement of import regulations, and the development of integrated agribusiness clusters to achieve sustainable soybean self-sufficiency, which requires long-term political commitment.
